Opini

Sertifikasi Kompetensi, Keharusan atau Kegagalan Pendidikan Tinggi ?

Oleh Herdianto WK

Lalu lintas jasa dan tenaga ahli di pasar global tak terhindarkan lagi. Bagaimana mengaturnya agar fair ?  Saat ini dunia menyepakatinya dengan menciptakan standar kompetensi. Singkatnya lulusan Perguruan Tinggi ( PT ) dan tenaga profesi secara simultan mengupgrade  keahliannya pada institusi yang terakreditasi. Jadi tidak cukup hanya ijazah PT.

Dalam diskusi dengan PT Sucofindo, setiap tahun mendapat permintaan tenaga dari banyak Perusahaan minyak dan gas. Mereka mensyaratkan tenaga yang telah tersertifikasi oleh institusi yang  ” terafiliasi ” dengan negaranya.

Kalau BP ya dari Inggris, Total ya Perancis, dst. Tidak cukup itu, sertifikasi jangan dinilai dari lama waktu tenaga tersebut ” berpraktek kerja ” di lapangan yang sesuai dengan pekerjaannya karena mereka tidak mau tempat bekerjanya jadi uji coba kesalahan tenaga kerja baru. Padahal tidak  ” ada ” workshop yang tersedia untuk itu di Indonesia saat ini. Nah jika begitu ?

                                      ***

Pemerintah memiliki program strategis nasional yg akan dibangun/dioperasikan oleh kontraktor / operator internasional. Recruitment TK-nya ikut mekanisme dan standar internasional ( Sertifikasi dari BNSP tak cukup).

Pemerintah berkeinginan program tersebut berdampak langsung pada masyarakat lokal; tenaga kerja, matrial dsb.nya.  Blok Masela saja membutuhkan 26.000 TK.

Untuk  itu sedang dirumuskan link and match agar program nasional berdampak langsung terhadap kesejahteraan lokal.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jasa Website Murah & Profesional
Close