Opini

Harga

Oleh : Herdianto WK

Seingatku terakhir kali beli kerupuk sendiri ke warung tahun 1989 harganya Rp 5, sehingga saat beli tahun 2000 harganya Rp 1.000,- saya mlongo, kok mahal?!

Bagaimana sebenarnya harga ditentukan?

Bagaimana menentukan harga komoditas yg menguasai hajat hidup rakyat dan perekonomian negara ? Salah menentukan bisa berdampak tidak berkembangnya kegiatan produksi, menghancurkan harga2 komoditas lainnya, hyperinflasi dan kebangkrutan sebuah negara. Contoh paling aktual saat ini dapat dijumpai di Venezuela.

Dinamika Harga

Bagi mayoritas petani menjadi petani tidaklah mudah. Luas lahan hanya 1/4 hektar, biaya produksi padi dan hasilnya tidak jauh beda. Beras pagi Indonesia adalah kunci stabilitas karena itu harganya harus murah. Harga yang murah membuat nilai tukar hasil  pertanian makin rendah. Padahal pada saat yang bersamaan kebutuhan rumah tangga petani meningkat. Dulu cukup beli minyak tanah untuk nyalakan lampu (petromak) selebihnya kebutuhan rumah tangga dicukupi dari sawah dan pekarangan rumah. Sekarang harus bayar listrik, pulsa, dan bbm. Dalam 2 tahun ini Pemerintah sudah meningkatkan harga jual padi, tapi belumlah sampai level mensejahterakan. Padahal petani-petani besar yang mengekspor hasil pertaniannya (sawit) bisa tumbuh meraksasa. Harga padi tidak saja ditentukan berdasarkan berapa biaya produksi (bibit, pupuk, dan tenaga kerja) dan keuntungan; tetapi dipengaruhi oleh sensitivitas, yaitu berapa harga yang terjangkau tanpa menimbulkan inflasi. Intervensi pemerintah dalam harga biasanya diikuti dengan insentif lainnya, misalnya subsidi harga pupuk.

Jika harga hanya dipengaruhi oleh kemampuan membeli, maka harga kerupuk atau burger di Jakarta akan sama dengan di Rusia, Perancis dan New York. Penjual hanya mempertimbangkan berapa harga kompetitornya.

Jika ada monopoli harga bisa dikatrol tinggi (mark up) dan sebaliknya dijatuhkan. Cengkeh zaman BPPC mengalami itu, dibeli murah dari petani dan dijual mahal ke industri. Hasilnya pertanian cengkeh hancur.

Masyarakat luas juga pernah terhipnotis dengan bunga gelombang asmara atau batu akik; dan kini bitcoin; Harganya dari puluhan ribu sampai puluhan juta. Saat sudah banyak pelaku maka harga terkoreksi tajam, jatuh, dan kerugian besar diderita para spekulan yang umumnya rakyat kecil.

Venezuela sampai tahun 2013 adalah negara surga dunia. Semua serba murah dan negara menyediakannya untuk rakyatnya. Surplus yg diperoleh dari harga minyak 140 per barrel digelontorkan dalam berbagai variasi subsidi. Rakyat “happy”. Namun, setelah tahun 2013 harga minyak menurun drastis ke 40 per barrel, negara menjadi klimpungan, kas kosong tak cukup untuk membayar semua kebutuhan pemerintah dan rakyat. Dalam keadaan panik yang dilakukan justru mencetak uang yang mengakibatkan nilai tukar turun dan hyperinflasi.

Indonesia pernah menikmati surplus minyak, kayu, emas, gas, batubara; tapi kita tak pernah lupa akan kritik kenapa tahun 60-an Malaysia belajar dari Indonesia, tapi justru sekarang kita yang kalah dengan mereka?  Ini menunjukkan surplus yang dinikmati tidak digunakan untuk membangun tetapi untuk pesta pora.

Keberpihakan Negara

Negara harus menjamin seluruh warga negaranya terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat meningkatkan produktivitasnya. Kebutuhan dasar tidak cukup lagi pangan, sandang dan papan tapi juga menyangkut kebutuhan sekunder, pendidikan dan kesehatan. Semua harus tersedia dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan terbeli. Harga bahan baku dan komponen proses harus berdaya saing dengan kompetitor Indonesia sehingga hasil produksi memiliki daya saing, terserap pasar dan mendatangkan keuntungan.

Pemerintah boleh mensubsidi rakyat agar kebutuhan terjangkau, sedangkan kebutuhan yang berskala pemenuhan kenyamanan dan kemewahan negara boleh memperhitungkan harga jual ekonomisnya sehingga mendapatkan surplus untuk mensubsidi yang perlu disubsidi.

Konsepsi ini harus dioperasionalkan sampai hal mendasar sehingga tidak berhenti pada jargon. Misalnya Indonesia akan 100% elektrifikasi, artinya seluruh rakyat menerima aliran listrik, tetapi apakah dengan harga yang “terbeli” atau mengorbankan modal rakyat untuk berkembang ? Rumah-rumah di pedesaan bisa jadi hanya butuh listrik 40 Watt di ruang tamu dan 10 watt x 6 titik; tetapi harus berlangganan 900 Watt sebulannya. Haruskah rakyat mensubsidi PLN ?

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jasa Website Murah & Profesional
Close