Banten

Pedoman Peraturan Baru Pengelolaan Keuangan Daerah

Wartahotnews – Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Fraksi-Fraksi tentang Nota Pengantar Gubernur Atas Raperda Usul Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Gedung DPRD Banten (16/3), menegaskan bahwa RAPERDA tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati yang memimpin sidang memberikan pandangan atas pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangaan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan – Partai Solidaritas Indonesia yang menyatakan bahwa penyempurnaan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penngelolaan keuanngan daerah dilakukan untuk menjaga tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, partistipatif dan akuntabilitas sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dicapai Banten dapat dipertahankan.

Gubernur Wahidin Halim sepakat bahwa keuangan daerah semakin tanggap terhadap berbagai macam dinamika pembangunan daerah yang terjadi. Proses pembangunan daerah akan menjadi lebih baik, dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Gubernur WH berharap, Raperda ini menjadi acuan dan memberi manfaat yang besar serta kesejahteraan yang lebih signifikan bagi kemajuan Banten.

“ Atas pernyataan tersebut, sepakat bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , efektif, efisien, ekonomis, transparant dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat kepada masyarakat sebagaimana asas umum pengelolaan yang baik “ kata Gubernur Wahidin Halim.

Dijelaskan oleh Gubernur Wahidin Halim, dalam Rancanngan Peraturan Daerah nomenklatur pengelolaan keuangan daerah, belanja hibah tidak lagi menjadi bagian dari kelompok belanja tidak  langsung, sesuai peratuan perundang-undangan.(cr)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jasa Website Murah & Profesional
Close